Koperasi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Kelompok :

NAMA NPM
1. Novia Tri Utami 16209419
2. Nurhidayati 12209570
3. Yulisa 13209248

BISNIS PLAN
KOPERASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PMK)
KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN, KECAMATAN MATRAMAN
JAKARTA TIMUR

Disampaikan Kepada :
Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB-PEMK)

KOPERASI KJK KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN
JAKARTA, JULI 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya kepada kita semua, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk mengerjakan Tugas Ekonomi Koperasi ini.Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada kami sehingga tugas ini dapat terselesaikan.
Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas Bisnis Plan Koperasi Pemberdayaan Masyarakat.
Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak mengalami kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya tugas ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan teman-teman.

Depok, 20 Desember 2010
TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………………0
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………1
DAFTAR ISI………. …………………………………………………………………….2-3
BAB I Gambaran Koperasi Jasa Keuangan Kelurahan Utan Kayu
Selatan ……………………………………………………………………….4
A. Pengantar tentang Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu
Selatan………………………………………………………………………..4
B. Profil Organisasi Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu
Selatan ………………………………………………………………………..5
BAB II Pelayanan Keuangan Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu
Selatan………………………………………………………………………..10
A. Analisa Pelayanan Keuangan Yang Dilaksanakan……………..10
B. Jenis Pelayanan Keuangan dan Jasa……………………………….12
BAB III Rencana Strategis…………………………………………………………15
A. Gambaran Anggota dan Calon Anggota……………………………15
B. Peluang-Peluang Potensial…………………………………………….16
C. Visi dan Misi Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan……………………………………………………………………17
D. Tujuan KJK PEMK………………………………………………………18
E. Fungsi dan Peran KJK PEMK………………………………………..18
BAB IV Rencana Operasional………………………………………………….20
A. Strategi Operasional Usaha yang akan ditempuh…………..….20
B. Rencana Operasional dan Proyeksi Keuangan…………….……20
BAB V MONITORING dan EVALUASI………………………………………..23
A. Kerangka Logis Pencapaian Tujuan Usaha dan Indikator
Keberhasilan………………………………………………………………23
B. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana…………………………23
BAB VI KESIMPULAN dan Rekomendasi…………………………………….26
A. Kesimpulan…………………………………………………………..……26
B. Penutup…………………………………………………………………….26

BAB I
Gambaran Koperasi Jasa Keuangan
Kelurahan Utan Kayu Selatan

A. Pengantar tentang Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan

Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan adalah Koperasi Jasa Keuangan yang sudah berdiri sejak tahun 2007, koperasi ini didirikan atas inisiatif tokoh masyarakat dengan difasilitasi oleh Dewan Kelurahan dan pemerintah setempat dengan tujuan sebagai sarana bagi pelayanan keuangan anggota/masyarakat Kelurahan khususnya, dan UMKM pada umumnya di wilayah Kelurahan Koperasi Utan Kayu Selatan. Dengan dukungan pemerintah DKI Jakarta melalui Sosialisasi Perkoperasian yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dan Lembaga Pengelola Dana bergulir semakin memantapkan pendirian koperasi ini.

Sejak didirikan koperasi ini mengalami kemajuan yang kurang membanggakan oleh karena keterbatasan berbagai hal dalam operasional kegiatannya. Keterbatasan dana dan kemampuan SDM manusia dalam menjalankan kegiatan koperasi serta sarana dan prasarana kegiatan yang kurang memadai dalam menunjang pencapaian yang diinginkan koperasi, di sisi lain potensi bagi berkembangnya Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan cukup menjanjikan. Oleh karena itu, kami bermaksud mengajukan diri untuk bekerja sama dengan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB-PEMK) dengan harapan pencapaian dan tujuan yang diinginkan dapat terwujud.

Potensi usaha masyarakat di wilayah kelurahan Utan Kayu Selatan dan prospeknya sangat menjanjikan, 80% dari penduduk kelurahan ini adalah pelaku usaha mikro baik pada sector perdagangan, sisanya bergerak di sektor home industry dan jasa. 100 % dari usaha di sector perdagangan sangat membutuhkan modal usaha bagi kelangsungan usahanya, begitu pula sector home industry yang sangat bermanfaat bagi penyerapan tenaga kerja sehingga perlu dukungan usaha. Disektor jasa, di wilayah kelurahan ini tidak kurang dari 70 jenis usaha jasa, misalnya sablon, salon, laundry, bengkel, warnet, dll. Kesemuannya itu adalah potensi bagi dilaksanakannya kerjasama dengan Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan.

Untuk itu diperlukan suatu program kerja yang simultan, bertahap, terencana dan sumberdaya yang baik dan disusun dalam suatu dokumen sebagai pedoman kerja. Penyusunan Bisnis Plan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, sesuai kondisi obyektif dan potensi yang ada. Bisnis Plan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi pihak-pihak lain yang akan bekerjasama dengan Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan dalam hal ini Bisnis Plan diajukan kepada UPDB-PEMK.

B. Profil Organisasi Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan

1. Organisasi

Jenis Koperasi : Koperasi Jasa Keuangan
Bentuk Badan Hukum : Koperasi
Metode Operasional : Sistem Bagi Hasil
Nama Koperasi : Koperasi Jasa Keuangan Kelurahan Utan Kayu Selatan
Alamat : Jln. Galur Sari Timur No.1 Utan Kayu Selatan
Kecamatan : Matraman
DT II : Jakarta Timur
Phone : 021-85902827
Aktivitas Bisnis : Simpanan dan Pinjaman dengan sistem Bagi Hasil dari Pinjaman Perorangan dan Kelompok
Ketua Pengurus & Manager : Suryadi MS & Suwarto
Tanggal Badan Hukum : 12 September 2007

Cabang (jika ada) : –
Unit Usaha : Jasa Keuangan
Jumlah Pengelola/Karyawaan : 4 Orang

2. Aspek Legal
Tabel 1 :
Aspek Legal Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan
Data Koperasi Nomor
Tanggal
Registrasi
1. SK Menkop UKM 613/ BH/XII.5/-1.829.31/IV/2008 22 April 2008 Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta
2. Akta Pendirian No.12/ IX/2007 12 Sep 2007 Arnasya A. Pattinama, SH.
3. NPWP KPP Jakarta Timur
4. Ijin Tempat Usaha Kel. UKS
3. Struktur Organisasi Koperasi KJK PEMK Kel. Utan Kayu Selatan

Profile program :

STRUKTUR ORGANISASI LENGKAP

Tabel 2 :
Profile Program Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan

Program pelayanan yang akan dilakukan
• Program pinjaman kelompok bagi pedagang kecil & mikro
• Pinjaman usaha produktif lainnya dengan metode bagi hasil.
• Program pinjaman bagi kelompok industri kecil konveksi
• Program pinjaman bagi pengusaha mikro yang bergerak di bidang jasa

Partner Kunci
• UPDB-PEMK DKI Jakarta
• Bank DKI

Jangkauan
Wilayah Kelurahan Utan Kayu Selatan

Target Market
Pengusaha kecil dan mikro, kaum perempuan, kelompok masyarakat miskin-pengusaha, rakyat kecil dan kaum miskin .

BAB II
PELAYANAN KEUANGAN
KOPERASI KJK KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN

A. Analisa Pelayanan Keuangan Yang Dilaksanakan
1. Faktor-faktor penting dalam pelayanan keuangan di Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan dapat digambarkan melalui kekuatan-kekuatan dan kesempatan-kesempatan berikut ini :
a. Lokasi kantor berada di tempat yang strategis, yaitu di Jl. Galur Sari Timur yang merupakan jalur jalan yang ramai dan potensial dari segi bisnis.
b. Pengurus dan managemen memiliki komitmen yang kuat untuk membangun dan menjaga kelangsungan kelembagaan.
c. Hubungan yang sangat baik antara pengurus dan pengelola/managemen.
d. Memiliki anggota dan calon anggota yang loyal dan ikut serta dalam mendorong kemajuan Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan.
e. Peran serta lembaga – lembaga formal maupun informal seperti Dewan Kelurahan, LKM, pemerintahan Kelurahan, RW , RT dan forum komunikasi dalam mendukung dan bekerjasama membantu berdirinya koperasi ini serta tokoh – tokoh masyarakat yang juga ikut mensosialisasikannya.
f. Koperasi PMK merupakan lembaga otonom dan dapat melaksanakan semua program keuangan mikro.
g. Pengurus dan pengelola dapat menterjemahkan visi dan misi lembaga
dengan baik dan dapat memahami sejarah keberadaan lembaga.
h. Luas wilayah Kel. Utan Kayu Selatan yang mencapai 12,22 Ha dengan populasi penduduk mencapai 38.711 jiwa yang merupakan pasar yang menjanjikan untuk usaha di sector keuangan dan pembiayaan.
i. Mampu melaksanakan ekspansi pembiayaan dan pengembangan usaha dari waktu ke waktu.
j. Belum ada koperasi atau lembaga jasa keuangan di wilayah Utan Kayu Selatan sehingga merupakan keuntungan tersendiri karena belum adanya persaingan.

2. Faktor yang merupakan titik lemah lembaga ini dalam upaya peningkatan kapasitasnya adalah :
a. SDM Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
b. Sarana dan prasarana operasional lembaga masih perlu dilengkapi seperti : sarana kantor kurang representatif sebagai lembaga keuangan, fasilitas kendaraan operasional dan computer belum ada.
c. Jumlah modal lembaga yang perlu terus ditingkatkan.

Berikut ini kami sampaikan analisa SWOT Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan :
Tabel 3
Analisa SWOT Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan
Faktor Internal
Kekuatan Kelemahan
Lokasi Kantor sangat strategis
Dukungan dari lembaga maupun tokoh masyarakat Keterampilan SDM masih rendah
Perlengkapan kantor tidak memadai
Faktor Eksternal
Peluang Ancaman
Potensi partisipasi calon anggota sangat terbuka
Menarik investor perorangan maupun badan yang ada di Kel.UKS
Kredit Macet

B. Jenis Pelayanan Keuangan dan Jasa
1. Pelayanan Penyaluran dana
a. Pelayanan Pinjaman Kelompok :
1) Penyaluran dana dengan methode grameen bank
2) Tanpa agunan/jaminan.
3) Nominal pnyaluran dana antara Rp 1-15 juta
4) Jumlah kelompok yang terlayani 70 kelompok
5) Terdiri atas 350 anggota
6) 80 % anggota merupakan kaum wanita pelaku usaha mikro
7) Jangka waktu pinjaman antara 3-12 bulan
8) Bagi hasil equivalen sama dengan 24 % per tahun.

b. Layanan Pinjaman Individu
1) Pembiayaan dengan methode sistem mudharabah.
2) Dengan agunan / jaminan
3) Nominal penyaluran 1-10 juta
4) Jumlah nasabah yang terlayani 400 org
5) Sasaran pembiayaan laki-laki dan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro
6) Maksimal jangka waktu kredit 12 bulan
7) Bagi hasil pinjaman antara 24 % per tahun

2. Pelayanan Penghimpunan Dana
Produk tabungan masih belum menjadi produk utama. Saat ini hanya terdapat 30 orang nasabah tabungan. Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya tenaga lapangan yang ada dan belum tersedianya standar operasional prosedure produk tersebut. Namun demikian, pada awal tahun 2010 produk tabungan akan menjadi salah satu produk dengan perhatian yang sama dengan produk pembiayaan.
3. Asuransi Mikro
Saat ini program asuransi pembiayaan mikro belum dilaksanakan, namun Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan secara berkala akan menyelenggarakan program tersebut sejak tahun 2010 hingga 5 tahun mendatang akan mengikutsertakan nasabahnya dalam program asuransi pembiayaan bekerjasama dengan lembaga asuransi pembiayaan.
Berikut ini adalah tabel produk dan Jasa Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan :

Tabel 4
Produk & Jasa Koperasi KJK Kelurahan Utan Kayu Selatan

Produk & Jasa yang akan diberikan
Jenis Produk / Jasa Tujuan Ciri-Ciri produk / Jasa (Fitur) Penetapan Harga
(pricing) Cara /Mekanisme Pemanfaatan Uji Coba (pilot project) Wilayah Operasional
Pembiayaan kelompok
Dan perorangan Pelayanan modal usaha untuk segmen usaha mikro
Dan kecil Jumlah modal antara 500.000 s/d 5.000.000 rupiah,
Jk waktu pinjaman 12 bulan
Sistem pembayaran mingguan/ bulanan
Bagi hasil 20% per tahun
Biaya admin
Rp 5000 rupiah, materai Rp 6000
Anggota yg membentuk kelompok, mengikuti LWK,
Pengajuan,
Pertemuan Mingguan,
Pencairan dana,
Angsuran melalui pertemuan kelompok Segmen perdagangan
Dan kaum perempuan

Seluruh RW
Produk & Jasa ke depan
Asuransi Kredit Mikro
Jaminan keamanan bagi asset usaha mikro
Premi 2,5 % dari pinjaman yang diterima,
Dilakukan secara kolektif minimal 25 peserta, hanya bayar sekali selama masa pinjaman
Biaya administrasi
5000 rupiah
Ditambah materai 6000 rupiah Diajukan minimal 25 peserta usaha mikro, anggota mendapatkan kartu asuransi.
Pedagang kecil & Usaha mikro lainya
SELURUH RW

BAB III
RENCANA STRATEGIS

A. Gambaran Anggota dan Calon Anggota
Jenis-jenis usaha anggota dan calon anggota dari Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan adalah :
1. Jenis usaha pedagang pasar
a. Pedagang ayam potong
b. Pedagang sayuran
c. Pedagang sembako
2. Jenis usaha home industry
a. Produsen kue jajanan pasar
b. Industri kecil konveksi
c. Catering
d. Jamu
3. Jenis usaha makanan
a. Makanan kaki lima
b. Makanan ringan / jajanan pasar
c. Makanan tradisional
4. Jenis usaha jasa
a. Usaha sablon
b. Bengkel
c. Percetakan
d. Wartel
e. Warnet
f. Loundry
5. Jenis Usaha Kerajinan
a. Kerajinan tangan
b. Daur ulang

Umumnya rata-rata dana yang dibutuhkan antara Rp 250.000-10 juta Rupiah, anggota dengan kelompok usaha home industri memerlukan waktu lama dalam jangka waktu pinjaman yang diberikan, dan modal yang diperlukan berkisar 2-10 juta rupiah. Sedangkan kelompok pedagang pasar, makanan dan jasa seperti umumnya mereka memiliki aktivitas harian dengan rata-rata modal yang diperlukan antara Rp 250.000 s/d 5 juta rupiah. Berikut adalah tabel gambaran anggota dan calon anggota di Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan, sbb :

Tabel 5
Gambaran Anggota dan Calon Anggota
No. Jenis Usaha Jumlah Wilayah Perkiraan kebutuhan Modal
1. Pedagang Pasar 470 RW.01 s/d RW 014 1-5 juta
2. Home Industri 59 RW.01 s/d RW 014 2-10 juta
3. Jenis Usaha Makanan 272 RW.01 s/d RW 014 250 ribu -5 juta
4. Jenis Usaha Jasa 184 RW.01 s/d RW 014 3-7 juta
5. Jenis Usaha Kerajinan 4 RW.01 s/d RW 014 1-10 juta

B. Peluang-Peluang Potensial
Peluang-peluang yang cukup potensial bagi perkembangan Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan ke depan adalah :
1. Belum dikembangkannya produk tabungan, sebab Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan termasuk memiliki nasabah yang cukup loyal, dan jangkauan wilayah yang cukup luas, jika produk tabungan cukup mendapatkan perhatian serius maka akan semakin memperkuat struktur modal dan prospek usaha di masa dating.
2. Lokasi Kel. Utan Kayu Selatan yang berdekatan dengan pasar regional jatinegara maupun pasar tradisional seperti pasar palmeriam, pasar jangkrik dan pasar enjo, yang belum dilakukan pendekatan dan kerjasama, sehingga jumlah anggota pinjaman kelompok masih terus dapat ditingkatkan sehingga mampu mempercepat proses bisnis bagi Koperasi.

C. Visi dan Misi Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan
Visi :
• Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah kebanggaan masyarakat yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan jasa keuangan secara berkelanjutan dan kinerja pada tahun 2010
• Melayani dengan hati dan saling menguntungkan
• terwujudnya masyarakat kelurahan yang sejahtera, mandiri, adil, dan berdaya

Misi :
• Memaksimalkan Pelayanan kepada masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial serta jenis kelamin.
• Menjadi Lembaga Keuangan bagi hasil yang memberikan berbagai jasa keuangan secara bisnis bagi masyarakat yang berpengahasilan rendah atau miskin serta usaha mikro.
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusian pengelola koperasi yang berkelanjutan.
• Meningkatkan kemampuan Koperasi dalam menjangkau modal dari berbagai sumber dan membangun kerja sama dengan lembaga keuangan maupun Non Keuangan baik Nasional maupun internasional secara berkelanjutan.
• Membentuk kelompok disetiap RW dengan target kelompok Kaum perempuan.
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, anggota, dan karyawan.

D. Tujuan KJK PEMK
 Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomi-an nasional yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 Menjadi gerakan ekonomi masyarakat serta ikut membangun perekonomian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya dan Nasional pada Umumnya.
 Bekerjasama dengan Pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat kelurahan.

E. Fungsi dan Peran KJK PEMK
 Membangun dan mengembangkan ke-ampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat Kelurahan pada umumnya
 Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
 Memperkokoh perekonomian masya-rakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan koperasi sebagai sokoguru.
 Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
 Sebagai lembaga keuangan mikro yang fokus pada pelayanan permodalan dan pendampingan usaha mikro dan kecil di Kelurahan setempat.

Perencanaan Pengembangan Kelembagaan Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan
1. Tahun 2009 Tahap Pengembangan dan Meningkatkan kualitas sumberdaya Pengelola LKM
2. Tahun 2009 dan 2010 Tahap membangun Kerjasama
3. Tahun 2010 Menjadi LKM yang unggul dalam Memberi Pelayanan Kepada Masyarakat .
4. Tahun 2011 Menjadi LKM yang unggul dalam Kinerja.
5. Tahun 2012 Menjadi LKM yang unggul dalam Pelayanan dan Kinerja.

BAB IV
RENCANA OPERASIONAL

A. Strategi Operasional Usaha yang akan ditempuh

Strategi operasional bisnis yang akan di tempuh oleh Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan, sebagai berikut :

1. Memperluas jaringan pelayanan kepada masyarakat khususnya akses bagi pelaku usaha mikro.
2. Menetapkan sasaran pasar-pasar yang ada disekitar LKM.
3. Membentuk kelompok-kelompok di tiap RW dengan target utama kaum perempuan miskin yang memiliki usaha.
4. Untuk jangka pendek Menggabungkan antara konsep bisnis dengan konsep sosial.
5. Jangka waktu pinjaman tidak melebihi satu tahun.
6. Memanfaatkan interaksi sosial antar individu di dalam masyarakat.

B. Rencana Operasional dan Proyeksi Keuangan

1. Bidang SDM
pada akhir tahun 2009 akan dilakukan penambahan personalia managemen dan pengembangan struktur jumlah personalia managemen diproyeksikan sebanyak 5-6 orang. Untuk Struktur Koperasi pada awal pendirian dikelola oleh 4 orang dengan struktur jabatan (Manager & Pemasaran) , (Pembukuan), (Pemasaran & pembiayaan), (ADM dan Kasir). Selanjutnya akan direncanakan untuk penambahan 1 orang bagian pemasaran dan 1 orang bagian pembiayaan.
2. Bidang keuangan
a. Proyeksi Keuangan
b. Proyaksi Performance Keuangan

3. Bidang Sarana dan Prasarana Kerja
Sarana fisik untuk kantor yang ada sekarang terlalu sempit dan kedepan diperlukan penyewaan kantor baru yang lebih luas. Kedepan diperlukan sarana phisik yang lengkap untuk sebuah lembaga keuangan. Ada pun yang sangat dibutuhkan adalah :
1. Printer
2. Sewa kantor yang lebih luas
3. Meja Counter teller
4. Brangkas
5. Sepeda Motor

4. Bidang Budaya dan sistem kerja
a. Kebijakan dalam sistem recruitment pegawai LKM.
b. Pendidikan dan PeLatihan yang terencana dan berkelanjutan.
c. Penerapan Bonus dan tunjangan yang jelas dan terukur.
d. Penyediaan Buku pedoman kerja sehingga diharapkan dapat dicapai standard pelayanan yang sesuai dengan misi LKM.
e. Formasi dan staffing yang sesuai dengan ratio beban kerja dan strategi bisnis.
f. Sistem pengawasan internal dalam sistem pelayanan operasional maupun secara fungsional.

5. Bidang teknologi dan alat kerja
a. Bagian pembukuan untuk mencatat transaksi masih dengan sistem manual, ke depan akan mengunakan Software Sistem dengan pengembangan dan pelatihan untuk pembukuan bagian pembukuan.
b. Bagian tabungan masih dilakukan dengan pencatatan manual dalam buku tabungan, diharapkan ke depan dapat menggunakan software passbook printer.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

A. Kerangka Logis Pencapaian Tujuan Usaha dan Indikator Keberhasilan

Dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan, aktivitas-aktivitas yang kami tempuh, metode yang digunakan dan hasil serta indicator keberhasilannya, kami telah menyusun Kerangka Logis (logframe) pencapaian tujuan tersebut dalam jangkauan waktu yang jelas dan terukur. Berikut ini adalah rumusan Kerangka Logis yang dimaksud. Hal ini kami buat sebagai komitmen kami atas kegiatan usaha koperasi bekerja sama dengan UPDB-PEMK sehingga capaian dan perkembangannya dapat dimonitor bersama secara transparan.

B. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana
Sebagai komitmen dan kesiapan kami dalam melakukan kerjasama dengan UPDB-PEMK, juga kami buat jenis-jenis pelaporan terkait kerjasama pendanaan. Jenis pelaporan ini kami buat agar dalam kerjasama ini dapat dilaksanakan secara transparan dan saling menguntungkan serta dapat melakukan monitor dan evaluasi oleh masing-masing pihak, baik dari sisi Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan, maupun pihak UPDB-PEMK atas setiap kemajuan dari kerjasama yang dilakukan.

1. Laporan kepada UPDB-PEMK
a. Laporan Penggunaan Dana dan Rencana Penggunaan Dana berikutnya
Laporan ini akan kami sampaikan tiap 3 bulan sekali sejak pencairan dana dari UPDB-PEMK direalisasikan.
b. Laporan evaluasi antara rencana dan realisasi
Laporan ini juga kami sampaikan setiap bulan, laporan ini berisikan evaluasi atas hambatan dan masalah yang dihadapi sekaligus tindaklanjutnya sehubungan tidak tercapainya realisasi atau pemenuhan target, atau keberhasilan yang dilakukan.
c. Laporan kualitatif dalam bentuk kerangka logis. Merupakan laporan kualitatif tujuan koperasi dalam kegiatan usahanya. Laporan ini dapat dijadikan alat ukur bagi UPDB-PEMK atas kesediaan bekerja sama dengan Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan.

2. Laporan Internal
Laporan internal ini adalah laporan yang sengaja dibuat khusus dalam kaitan kerjasama penggunaan dana kerjasama dengan UPDB-PEMK. Apabila diperlukan pihak UPDB-PEMK dapat melakukan cross check atau meminta laporan internal tersebut. Adapun laporan internal ini, misalnya :
a. Laporan lapangan, yaitu laporan aktivitas di bidang pembiayaan sejak sosialisasi sampai dengan pembayaran angsuran pembiayaan, hubungan dengan penerima manfaat, serta perkembangan usaha penerima manfaat program kerjasama dengan UPDB-PEMK, dibuat setiap bulan.
b. Laporan Cashflow, yaitu perkembangan cashflow secara actual setelah proses kerjasama yang dilakukan dengan UPDB-PEMK, dibuat setiap bulan.
c. Laporan progress report operasional usaha koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan dari pengelola kepada pengurus, dibuat setiap bulan
d. Laporan portfolio, yaitu laporan perkembangan dan kolektibilitas penyaluran dana, termasuk dalam status pembiayaan seperti lancar, kurang lancar, diragukan atau macet, juga dibuat setiap bulan.
e. Laporan keuangan koperasi yaitu laporan neraca dan laporan laba/rugi koperasi, setiap bulan.
f. Jika diperlukan, atas kerjasama dengan UPDB-PEMK kami bersedia dilakukan audit oleh pihak eksternal audit atas pengelolaan dana penyertaan UPDB-PEMK.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
1. Proses pelaksanaan Bisnis Plan yang kami ajukan ini disusun oleh segenap komponen SDM Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan melalui proses yang partisipatif dan diikuti secara sungguh-sungguh oleh semua unsur yang terlibat.
2. Hasil-hasil dari Bisnis Plan telah disepakati sebagai dasar pijakan organisasi untuk proses pengembangan program di masa yang akan datang.

B. Penutup
Demikian Bisnis Plan Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan ini kami sampaikan. Perlu kami sampaikan semoga Dokumen Bisnis Plan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan kesamaan pemahaman kerjasama antara Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan dan UPDB-PEMK, dapat ditindaklanjuti dalam kerjasama pendanaan sebagaimana kami butuhkan dalam Rencana Keuangan pada bagian sebelumnya, kami juga sampaikan lampiran Rencana Keuangan, profil organisasi (jika ada), tabel produk dan jasa, serta acuan kerangka logis dan pelaporan kerjasama sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Demikian terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya,

Jakarta,31 Juli 2009

Koperasi PMK Kelurahan Utan Kayu Selatan

Suryadi MS H. Sukriyal Sadin
Ketua Sekretaris

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Jenis-jenis koperasi di Indonesia

Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsi serta Tingkat dan Luas Daerah

Mon, 01/05/2006 – 11:03pm — godam64

A. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya :

1. Koperasi Konsumsi
Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibantingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Koperasi Jasa
Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih renda dari tempat meminjam uang yang lain.

3. Koperasi Produksi
Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

B. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

1. Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2. Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.
Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
a. koperasi pusat – adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
b. gabungan koperasi – adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
c. induk koperasi – adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

http://organisasi.org/jenis_jenis_koperasi_berdasarkan_fungsi_serta_tingkat_dan_luas_daerah

 

Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsi serta Tingkat dan Luas Daerah

Mon, 01/05/2006 – 11:03pm — godam64

A. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya :

1. Koperasi Konsumsi
Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibantingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Koperasi Jasa
Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih renda dari tempat meminjam uang yang lain.

3. Koperasi Produksi
Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

B. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

1. Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2. Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.
Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
a. koperasi pusat – adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
b. gabungan koperasi – adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
c. induk koperasi – adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

http://organisasi.org/jenis_jenis_koperasi_berdasarkan_fungsi_serta_tingkat_dan_luas_daerah

 

 

 

 

 

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Sejarah berdirinya koperasi dunia

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia.

Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris.Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris.Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang.Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

Gerakan koperasi di Indonesia

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak sepontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya.Meraka mempersatukan diri untuk memperkaya dirinya sendiri, seraya ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang di timbulkan oleh sistem kapitalisme demikian memuncaknya. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara sepontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginanmya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.Ia dibantu oleh seorang asisten Residen Belanda (Pamong Praja Belanda) Assisten-Residen itu sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bak Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekana para pengijon (pelepan uang). Ia juga menganjurkan merubah Bank tersebut menjadi koperasi.Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik.Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi.Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasai belum dapat terlaksana, karena: 1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan kopeasi. 3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Koperasi menjamur kembali, tetapi pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia.Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Perangkat organisasi koperasi

Rapat Anggota

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.

Pengurus

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha.Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota.Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi.Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.

Pengawas

Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota.Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga.Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Tugas dan wewenang perangkat organisasi koperasi diatur oleh AD/ART koperasi yang disesuaikan dengan idiologi koperasi. Dalam manajemen koperasi perangkat organisasi koperasi juga disebut sebagai tim manajemen.

Logo gerakan koperasi Indonesia

Lambang koperasi Indonesia

Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut :
1. Roda Bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya.

2. Rantai (di sebelah kiri): melambangkan ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa Anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama Anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh

3. Kapas dan Padi (di sebelah kanan): menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan

4. Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara “Rantai” dan “Padi-Kapas”, antara “Kewajiban” dan “Hak”. Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai

5. Bintang dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti “tubuh”, dan Bintang bisa diartikan “Hati”

6. Pohon beringin sebagai simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab “Hayyu”/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.

7. Koperasi Indonesia menandakan bahwa Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai sendiri.

8. Warna merah dan putih yang menjadi bacground logo menggambarkan sifat nasional Indonesia.

Referensi

  1. ^ Chaniago, Arifinal Ekonomi dan Koperasi(Bandung : CV Rosda Bandung 1983) hlm. 29
  2. ^ Sito, Arifin. Tamba, Halomoan Koprasi teori dan peraktek (Jakarta: Erlangga 2001) hlm. 137
  3. ^ Djazh, Dahlan Pengtahuan Koprasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 162,163
  4. ^ Djazh, Dahlan Pengtahuan Koperasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 16
  5. ^ Djazh, Dahlan Pengtahuan Perkoprasian (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1977) hlm. 26,27
  6. ^ koperasi indonesia

7.       http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

 

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

job design

job design

Posted by: kickydut on: Oktober 13, 2010

 

ELEMEN-ELEMEN JOB DESCRIPTION

  • Job Information
  • Primary Job Role
  • Dimentions
  • Key Accountabilities
  • Performance Measurement
  • Relationship
  • Reporting Relationship
  • Knowledge & Skills
  • Decision Making

ELEMENT 1: POSITION INFORMATION

Element 1 berisi :

  • Judul Jabatan
  • Identitas Jabata

 

 

NAMA JABATAN Manager Keagenan
DIVISI/DEPARTEMEN Komisariat  Wilayah

ELEMENT 2: PRIMARY JOB ROLE

Menjelaskan mengapa posisi ini diadakan dan bagaimana posisi ini berhubungan dengan posisi lainnya

Rumus penulisan:

  • Uraian harus ringkas ( 1- 4 kalimat )
  • Mulai dengan kata kerja aktif.
  • Gunakan bahasa dan istilah yang sederhana dan mudah dipahami orang lain.
NAMA JABATAN MANAGER AKUNTING
PRIMARY JOB ROLE Bertanggungjawab atas penyusunan laporan Keuangan dan Rekonsiliasi. Memimpin para Accountant dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pekembangannya.

 

 

 

ELEMENT 3 : DIMENSI

  • Dimensi-dimensi jabatan menjelaskan tentang Ukuran dan Skala Bisnis yang berada dibawah pengawasannya.
  • Indikator :

 

 

  • Pengaruh Cakupan Geografis.
  • Target Keuangan.
  • Jajaran Produk yang dikelola.
  • Segmen Pelanggan yang dikelola.
  • Bawahan yang dikelola.

 

 

 

 

 

NAMA JABATAN DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
DIMENSI JABATAN
  • Capital Budget : 5 milyar rupiah.
  • Operating Budget : 150 juta rupiah.
  • Jumlah bawahan : 12 orang ( langsung ) dan 24  orang ( tidak langsung ).
  • Cakupan Geografis : Asia Tenggara.

ELEMENT 4 : KEY ACCOUNTABILITIES

  • Element ini diperlukan untuk mencapai Primary Job Role.
  • Identifikasikan 6 –8 tanggungjawab utama yang mempunyai kontribusi terhadap kepentingan organisasi.
  • Kontribusi organisasi

meliputi :

  • Keuangan
  • Pelanggan
  • Internal Bisnis Process
  • Pengembangan Organisasi & Proses Pembelajaran.

Beberapa Tip Penulisan :

  • Tulis ringkasan hasil kerja : Harian, Periodik, Insidental.
  • Hasil kerja dari fungsi pengawasannya.
  • Mulailah setiap kalimat dengan kata kerja aktif saat ini.
  • Hindari penggunakan jargon-jargon asing/tidak lazim.
  • Hindari duplikasi kata/frase/kalimat.
  • Analisalah aspek tanggungjawab; Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis, Organiasasi Pembelajaran.
  • Identifikasi Internal Customer juga.
  • Bagi Jabatan yang sifatnya SUPPORT, perhatikan responsiveness,efisiensi, layanan terhadap Internal Customer.

Pertanyaan khusus :

  • Apa tugas-tugas yang paling utama yang dilakukan oleh jabatan ini.
  • Apa hasil yang akan dicapai jika jabatan ini berhasil melaksanakan tugasnya.
  • Kalau hasilnya sulit dirumuskan, maka perlu ditanyakan :
  • Apa tanggungjawab utama Anda dalam mengamalkan profesionalitas atau keahlian khusus Anda.
  • Peran apa yang Anda mainkan yang dapat membuat organisasi mendapatkan kontribusi dari Anda.
NAMA JABATAN ACCOUNTING MANAGER
KEY ACCOUNTABILITIES :
  • Mengarahkan dan mengontrol proses pencatatan transaksi serta pembuatan laporan Keuangan.
  • Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan persiapan laporan Keuangan tepat waktu dan akurat bagi perusahaan dan sesuai peraturaan perundang-undangan.
  • Menjalankan dan menjaga system akuntansi untuk menjaminstandarnisasi prosedur akuntansi

ELEMENT 5: PERFORMANCE MEASUREMENT

 

  • Element ini berisi hasil kuantitatif dari Tanggungjawab Utama.
  • Syarat penulisannya :
  • Adanya skala pengukuran yang jelas.
  • Menggunakan kata benda sub
NAMA JABATAN Manajer SDM
PERFORMANCE MEASUREMENT
  • Tingkat turnover karyawan
  • Jumlah keluhan karyawan
  • Personnel Budget

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PERBANDINGAN EKONOMI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

PERBANDINGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN EROPA(AMERIKA)
Koperasi simpan-pinjam adalah koperasi yang secara khusus menerima tabungan dan
memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Koperasi semacam ini dapat dibedakan dari
koperasi lainnya, misalnya koperasi kredit, khususnya koperasi kredit pertanian yang
memberikan pinjaman dengan menggunakan dana yang berasal dari lembaga keuangan yang
lain, tidak menggunakan dana dari anggota. Koperasi pertanian di Amerika Serikat pada
umumnya berbentuk koperasi kredit1.
Berbeda dari koperasi pada umumnya, yang versi modernnya berasal dari koperasi Rochdale di
Inggris pada tahun 1844, koperasi simpan-pinjam dimulai di negara Jerman pada pertengahan
abad 19.
Tujuan dari koperasi kredit (credit union) adalah untuk mengembangkan sikap hidup hemat
diantara orang miskin serta menyelamatkan mereka dari para rentenir. Bahkan untuk saat ini pun
credit union melayani nasabah yang tidak pernah disentuh oleh lembaga keuangan yang lain.
Dua gerakan koperasi yang dimulai oleh Delitsch dan Raffeisen, meski berbeda ideologi, namun
mempunyai fungsi yang sama.
Ide koperasi kredit menyebar ke Kanada, khususnya ke daerah yang penduduknya berbahasa
Perancis, kemudian ke Amerika pada awal abad 20 dan India yang dikembangkan oleh para
pegawai pemerintahan Inggris serta ke daerah-daerah lainnya3. Motivasi Inggris untuk
mengembangkan koperasi kredit di India sama seperti di Amerika, dipengaruhi oleh
pemerintahan Belanda di Indonesia yang mempelopori Badan Kredit Kecamatan dan Unit Desa
Bank Rakyat Indonesia. Sejak tahun 1895 pemerintahan Belanda di Indonesia melakukan
eksperimen dengan membentuk berbagai lembaga simpan pinjam. Pada awalnya ada keinginan
untuk membentuk suatu koperasi, namun ide tersebut ditolak4.
Tentu saja masih ada bentuk lain dari kegiatan simpan pinjam in dan masih banyak yang tetap
berlanjut sampai sekarang yang tidak secara tegas berbentuk koperasi5. Misalnya bank bersama
(mutual bank) yang dikendalikan oleh dewan direktur yang tidak dipilih oleh para angotanya.
Sampai sekarang bentuk seperti ini masih ada, khususnya di negara-negara Anglo Saxon dan
Jerman. Beberapa koperasi kredit yang cukup penting tetap tidak terkait dengan pergerakan
credit union khususnya di India. Credit union yang tidak terkait dengan World Council of Credit
Unions (WOCCU), suatu badan internasional mengenai credit union, pada umumnya terkait
dengan International Cooperative Alliance, perserikatan koperasi internasional dan mereka juga
terkait dengan International Cooperative Banking Association. Namun demikian, koperasi kredit
di Sri Langka, serupa dengan di India, terkait dengan WOCCU. Perbedaan mendasar dari
koperasi kredit pertanian di India, Bangladesh, Thailand dan koperasi lainnya adalah perhatian
? PEG adalah sebuah proyek dengan dana United States Agency for International Development (USAID).
Pandangan-pandangan yang tercantum dalam laporan ini berasal dari pandangan penulis dan tidak semestinya
berasal dari USAID, Pemerintah Amerika Serikat ataupun Pemerintah Indonesia.
mereka yang sangat tinggi terhadap kredit pertanian. Namun koperasi semacam ini tidak
sepenuhnya berlaku sebagai lembaga keuangan.
Data dari WOCCU menunjukkan bahwa terdapat 37759 credit union yang terkait dengan
lembaga tersebut, dengan jumlah anggota lebih dari 100 juta, dan sebanyak 407 milyar dollar
tabungan (saham), kredit sebanyak 314 milyar dollar serta asset sebesar 470 milyar dollar, per
Desember 1999. Di Amerika Serikat data bulan Desember 1999 menujakkan terdapat 10628
credit union, diantaranya 10328 diasuransikan, dengan jumlah anggota 75,4 juta (jumlah
penduduk AS sekitar 270 juta), tabungan 336 milyar, kredit 271 milyar dan jumlah asset sebesar
dolar 411 milyar. Angka tersebut termasuk untuk 800 ribu koperasi kredit di Sri Langka dan
beberapa koperasi kredit khusus di Thailand7.
Angka dari WOCCU diatas tidak termasuk koperasi di India. Namun suatu sumber menyebutkan
“koperasi kredit pertanian utama” di India memiliki anggota lebih dari 139 juta dengan jumlah
koperasi lebih dari 139 ribu. Sedangkan jumlah modal saham dan tabungan hampir mencapai 1,3
trilyun rupee (sekitar 26 milyar dollar), dan kredit pertanian sebanyak 206 milyar rupee (sekitar
4-5 milyar dollar) atau sekitar 46% dari total kredit pertanian8. Sementara itu, pada bank
komersial (non-koperasi) di India terdapat 7 trilyun rupee tabungan dan 3.7 trilyun rupee kredit9
Di India juga terdapat koperasi kredit non-pertanian (urban banks) dengan jumlah tabungan
mencapai 0,6 trilyun atau 50% dari jumlah tabungan koperasi pertanian.
Apa Perbedaannya?
Perbedaan utama antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya adalah setiap anggota memiliki
hak yang sama (satu anggota satu suara). Hal ini berbeda dengan lembaga usaha lainnya yang
memiliki variasi hak suara sesuai dengan timbangan tertentu. Modal yang diinvestasikan akan
mendapatkan keuntungan yang “normal”, namun tidak mendapatkan proporsi dari surplus
keuntungan. Banyak credit union, misalnya di AS, memiliki keanggotaan yang terbatas kepada
kelompok tertentu (“persamaan ikatan”), misalnya lingkungan rumah yang sama, anggota gereja
atau pegawai suatu perusahaan. Departemen Luar Negari AS memiliki credit union dengan aset
besar. Pembatasan ini berasal dari sejarah terbentuknya koperasi serta adanya keterbatasan
dalam aspek hukum. Namun hal ini memberikan keuntungan karena dapat mengetahui para
nasabah dengan baik dan dapat melakukan hal-hal tertentu jika diperlukan.
Kemunculan koperasi simpan-pinjam sama seperti lembaga bersama lainnya, biasanya sebagai
reaksi terhadap kepentingan sosial dari organisasi sponsor – gereja, organisasi politik atau
pemerintah. Hal ini berbeda dengan beberapa lembaga simpan-pinjam lainnya yang muncul
sebagai pendukung kegiatan perserikatan dagang dan seringkali berfungsi sebagai
asuransi/jaminan (jika ada kematian, sakit, cacat atau pemutusan hubungan kerja). Seiring
dengan semakin berkembangnya asuransi komersial, fungsi ini cenderung hilang atau menjadi
sebagian yang terpisah.
Pada umumnya, koperasi simpan-pinjam bersama di negara-negara industri muncul sebagai
reaksi terhadap kurangnya pemberian kredit dan jasa tabungan untuk orang miskin, bahkan kelas
menengah. Motivasi tersebut semakin menurun seiring dengan semakin banyaknya bank
komersial dan lembaga-lembaga keuangan besar lainnya yang menyadari bahwa berhubungan
dengan kelompok miskin dapat menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi. Di negara-negara
berkembang, perkembangan koperasi simpan-pinjam seringkali didukung oleh pemerintah
sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Pengaruh organisator eksternal menimbulkan kontradiksi yang cukup menarik. Organisator luar
selalu ingin mengontrol lembaga yang dibentuknya. Namun koperasi sebagai sebuah lembaga
yang demokratis tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh organisator tersebut. Ada 2 alasan
mengapa organisator membentuk koperasi, yaitu keinginan organisator agar lembaga yang
dibentuknya dapat menjadi mandiri dan tidak tergantung kepada organisator atau lembaga
organisator. Kedua, adanya legitimasi yang besar dalam sistem demokrasi dengan membentuk
lembaga koperasi. Inilah sebenarnya motif yang mendorong ketidaksukaan dalam pergerakan
anti-lembaga keuangan bersama. Karena bentuknya yang demokratis memberikan koperasi
legitimasi mensosialisasikan keadaan dan tetap mempunyai pengaruh yang kuat dalam sistem
kapitalis. Namun tetap terdapat kontradiksi antara kepemilikan koperasi (yang dibentuk dan
diurus secara kolektif) dengan sisten ekonomi perseorangan yang telah merusak lembaga
keuangan bersama lainnya.
Sedangkan koperasi simpan-pinjam tetap tidak terpengaruh oleh serangan para anti-lembaga
keuangan bersama karena adanya hambatan dalam peraturan maupun kekuatan internal dari
koperasi simpan-pinjam tersebut.
Pengawasan Koperasi Simpan-Pinjam Sebagai Sebuah Lembaga Keuangan.
Lembaga keuangan biasanya menjadi subyek pengawasan oleh pemerintah, baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui organisasi perdagangan. Hal ini disebabkan karena mereka
bertanggung jawab terhadap dana masyarakat serta adanya permintaan dari masyarakat agar dana
mereka terlindungi. Sarana untuk melakukan pengawasan berkembang dengan lambat dan belum
lengkap di banyak negara. Sementara itu bentuk simpanan dana masyarakatpun berubah secara
cepat sehingga sulit untuk membedakan mana yang merupakan pembayaran untuk perdagangan
“riil”. Meskipun demikian sebagian besar negara telah melarang penghimpunan dana masyarakat
oleh lembaga/individu yang tidak berwenang, kecuali yang memenuhi aturan perundangundangan.
Peraturan ini termasuk publikasi laporan keuangan secara berkala serta pemeriksaan
eksternal. Bank-bank di AS dan sebagian besar negara lainnya menggunakan standar CAMEL
(Modal, Asset, Manajemen, Ekuitas, Likuiditas), sedangkan World Council of Credit Union
menggunakan standar PEARLS (Perlindungan, Struktur Keuangan yang Efektif, Tingkat
Pengembalian, Biaya, Likuiditas, Pertumbuhan). Sebenarnya PEARLS mengukur total
perkembangan , sedangkan CAMEL hanya memfokuskan kepada kehati-hatian.
Lembaga keuangan di banyak negara tak terkecuali di AS memiliki jaminan untuk para deposan.
Hal ini disebabkan karena pemerintah merasa perlu melindungi para depositor di lembaga
manapun mereka menyimpan dananya.
Negara-negara yang mempunyai koperasi simpan-pinjam membuat ketentuan-ketentuan yang
mengatur tentang hal tersebut, namun terdapat perbedaan mendasar mengenai sejauh mana
koperasi simpan-pinjam diperbolehkan melakukan kegiatannya untuk non-anggota koperasi serta
transaksi-transaksi keuangan yang dapat mereka lakukan.

Lingkup Dari Pengawasan dan Jaminan Pemerintah untuk para Deposan Berbeda-beda
Di AS, pengawasan koperasi kredit dilakukan oleh NCUA. Jumlah dana yang dijamin sampai
dengan $100,000, sama dengan bank komersial. Keduanya medapatkan jaminan atau asuransi
yang sama. Situasi di India sedikit rumit. Pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh
pemerintahan setempat, namun bank sentral (The Reserve Bank of India) bersama dengan
beberapa bank sekunder juga mempunyai kendali melalui mekanisme pembiayaan yang mereka
lakukan. Tampaknya pengawasan yang dilakukan di Indonesia tidak umum, sebab hanya
dilakukan oleh Kementerian Koperasi saja dan tidak ada jaminan untuk para deposan. Di Chile,
sebagaimana yang banyak dilakukan oleh negara-negara Amerika Selatan lainnya, pengawasan
koperasi kredit dilakukan oleh Departemen Koperasi bersama dengan Menteri Perekonomian,
Bank Sentral serta Badan Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan.10
Secara tradisi, fokus perhatian koperasi kredit adalah tabungan, sedangkan pinjaman diberikan
hanya jika dijamin secara penuh oleh tabungan yang disimpan di koperasi. Selain Indonesia,
beberapa negara lain juga memiliki koperasi kredit yang juga berfungsi sebagai alat untuk
distribusikan pinjaman pemerintah. Koperasi di India dan negara-negara berkembang lainya,
khususnya di Asia, juga memiliki pola yang sama dengan koperasi di Indonesia. Di AS, koperasi
kredit melakukan ekspansi yang cukup besar dalam pemberian pinjaman, walaupun tetap terbatas
untuk para nasabah yang memiliki keterkaitan dengan “kelompok” sendiri. Sementara itu, bank
komersial melakukan protest mengenai “persaingan yang tidak adil” tersebut dan berusaha agar
credit union dikenakan pajak yang tinggi. Pajak semacam itu telah ditetapkan di Kanada, namun
hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap persaingan11
Di negara-negara dimana koperasinya menggunakan dana pemerintah dalam jumlah yang besar,
koperasi mengalami hal yang sama seperti yang dialami lembaga keuangan lainnyz. Tingginya
tingkat tunggakan seringkali mengancam kestabilan keuangan koperasi itu sendiri. Hal ini juga
terjadi terhadap koperasi kredit pertanian di AS dan sistem koperasi kredit di sejumlah negara di
Asia. Beberapa negara, seperti Bangladesh dan AS, mencoba untuk memperbaharui kembali
organisasi koperasi dengan harapan dapat menghindarkan koperasi dari berbagai kesulitan
seperti yang dialami di masa lampau.
Sulit untuk mengatakan apakah terdapat manfaat atau tidak dengan adanya lembaga keuangan
koperasi. Kasus yang terjadi di Indonesia dan India, koperasi tidaklah berbeda dengan bank
yang terlibat dengan pemberian kredit pedesaan, yaitu sangat didominasi oleh birokrasi dan
pemerintahan, sehingga kepemilikan secara formal menjadi tidak jelas. Sedangkan untuk
koperasi yang dikendalikan secara demokratis oleh para anggotanya, kadang-kadang oleh
sekelompok elit setempat, dapat berkembang dengan baik dan berkesinambungan. Hal diatas
tidak terjadi pada bentuk lembaga simpan-pinjam lainnya di AS dan Inggris dimana seringkali
lembaga tersebut melakukan privatisasi untuk mendapatkan peningkatan modal yang lebih tinggi
bagi para pemegang sahamnya.
Keadaan Koperasi di Indonesia
Keadaan koperasi simpan-pinjam di Indonesia cukup sulit. Meski banyak koperasi dalam posisi
kuat dan menguntungkan, namun lebih banyak lagi yang berada dalam kondisi lemah dan sangat
tergantung dana dari pemerintah. Untuk menuju keadaan yang lebih baik mungkin diperlukan
pengawasan yang lebih ketat serta membentuk asuransi deposan.
Namun kecenderungan yang terjadi sebaliknya, dengan adanya otonomi daerah, banyak koperasi
simpan pinjam yang tidak lagi melaporkan kegiatan mereka dan tidak ada mekanisme yang bisa
memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Kami mengetahui bahwa saat ini ada rencana
agar koperasi simpan-pinjam memberikan laporan secara teratur, setidak-tidaknya bagi mereka
yang telah atau ingin menerima dana dari pemerintah.
Terdapat 2 kelompok besar koperasi simpan pinjam, yaitu credit union dan baitul mal wa tamwil
(BMT) yang melakukan kegiatannya di luar kerangka peraturan yang ada, meski kini mereka
sedang mengadakan perubahan
Ada Peluang Besar Untuk Koperasi Simpan-Pinjam.
Hal diatas terjadi karena adanya bias terhadap bank kecil local, meningkatnya persyaratan
permodalan bagi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sehingga membuka peluang yang besar bagi
koperasi simpan pinjam sebagai lembaga penyimpan dana dengan citra yang baik dan hati-hati.
Bank Rakyat Indonesia terus melakukan ekspansi di pasar ini dengan unit desanya dan bankbank
lain juga melakukan hal yang sama. Namun bank-bank tersebut hanya mampu melayani
sebagian kecil pasar saja. BPR dan LDKP (Lembaga Daerah Keuangan Pedesaan) sebenarnya
memiliki kesempatan yang baik, namun mereka memiliki keterbatasan karena tingginya struktur
biaya. Koperasi simpan pinjam dapat menjaga biaya tetap rendah untuk kredit-kredit kecil
sehingga mereka mampu bersaing di pasar secara efektif. Jika mereka dapat terus
mengembangkan usahanya dengan baik seharusnya mereka mampu untuk menarik dana para
penyimbang dengan memberikan suku bunga uang yang menarik.Situasi koperasi tidak jelas, karena
kurangnya laporan dan pengawasan. Kami tidak mengetahui bagaimana keadaaan sesungguhnya
mengenai koperasi simpan pinjam di Indonesia. Suatu usaha yang telah kami lakukan untuk satu
propinsi tertentu menunjukkan bahwa ada kemungkinan proporsi koperasi yang dilaporkan pun
lebih kecil beberapa ratus persen dari kondisi yang sebenarnya. Sebuah studi terakhir yang
dilakukan oleh GTZ (Jerman bantu teknis) memperlihatkan beberapa indikator12. Bab 6 dari
studi tersebut berjudul “Sektor Koperasi dan Keuangan Mikro”. Kata terakhir, yaitu keuangan
mikro, berhubungan khususnya dengan koperasi Swamitra yang terkait dengan bank Bukopin
serta TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam), suatu bentuk yang serupa dengan koperasinya
Bank Rakyat Indonesia. Artikel tersebut merangkum kondisi dari aspek hukum dan perundangundangan.
Inti dari penemuan dalam artikel tersebut adalah sebagai berikut:
“Sektor koperasi di Indonesia merupakan sub-sistem keuangan mikro yang paling buruk
administrasinya, kurangnya pegawasan serta kurangnya kepercayaan terhadap laporan yang
diberikan merupakan kelemahan yang sangat mendasar. Data yang tersedia bukanlah data yang

up-to-date dan tidak dapat dijadikan pegangan untuk melakukan analisa.” Materi yang lebih
terperinci diberikan untuk Nusa Tenggara Barat. Proporsi kegiatan yang didanai dari deposito
hanya sebagian kecil saja, dibandingkan dengan daerah lain. Namun secara keselurahan normalnormal
saja.
Laporan tersebut menyimpulkan: “Peraturan baru tentang koperasi menyebabkan meningkatnya
peluang bagi koperasi untuk berkembang dan berdikari. Terdapat ketentuan mengenai
pengawasan dan keuangan yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan koperasi yang
lebih baik lagi. Namun demikian, terdapat sejumlah masalah yang sangat penting yaitu
mewujudkan peraturan tersebut ke tataran praktis.
“Hal penting lainnya adalah sejumlah peraturan yang ada tidak terwujud dalam praktek dan yang
lebih penting lagi kantor wilayah menteri koperasi setempat tidak dapat melaksanakannya secara
efektif. Sanksi berupa pencabutan izin usaha merupakan tindakan yang tidak biasa kepada
koperasi simpan-pinjam yang bermasalah. Meski koperasi tidak memberikan laporan sesuai
jadwal yang ditemukan, tidak ada tindakan yang diambil oleh kantor Manteri Koperasi mengenai
hal tersebut. Kelemahan utama dari sistem koperasi adalah tidak adanya pengawasan dan
penegakkan hukum.”

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar